A+ A A-

Anggaran Rumah-Tangga (ART) KAJI [Draft]

  • Last Updated: Friday, 03 August 2012 06:05
  • Written by Administrator
  • Hits: 1347

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1)    KAJI merupakan organisasi kemasyarakatan yang turut serta dalam pembangunan Republik Indonesia
2)    Anggaran Rumah Tangga ini merupakan uraian atau penjabaran dan/atau memuat hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam anggaran dasar.
3)    Musyawarah Anggota KAJI merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KAJI
4)    Musyawarah Anggota Istimewa KAJI adalah musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan yang memaksa yang mempunyai kekuasaan sejajar dengan Musyawarah Anggota KAJI.
5)    Rapat Kerja adalah rapat pengurus dan penanggung jawab yang dipimpin oleh Ketua KAJI
6)    Ketua KAJI adalah orang yang diserahkan tanggung jawab untuk memegang kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah Anggota KAJI
7)    Pengurus adalah pengurus KAJI

BAB II

Struktur Pengurus
Pasal 2
1)    Ketua KAJI dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Anggota KAJI dengan berpedoman pada Anggaran Rumah Tangga KAJI.
2)    Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari:
a.    Ketua
b.    Sekretaris Jenderal
c.    Bendahara
d.    [*]
e.    [*] (Poin c dan e sebelumnya diisi dengan Komite berikutnya akan didiskusikan dengan anggota)
Pasal 3
Tempat dan kedudukan
Tempat dan kedudukan KAJI adalah di [*]

BAB III

Ketua KAJI
Pasal 4
Tugas dan Fungsi
Ketua KAJI mempunyai tugas dan fungsi:
1)    Menjabarkan dan menjalankan kegiatan KAJI;
2)    Menjembatani informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KAJI kepada anggotanya;
3)    Membuat rencana program kerja KAJI dan melaksanakannya;
4)    Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang sejalan dengan tujuan organisasi KAJI.
Pasal 5
Wewenang
Ketua KAJI mempunyai wewenang:
1)    Mengangkat dan memberhentikan Pengurus;
2)    Mengkoordinasikan KAJI;
3)    Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu dan sesuai dengan fungsinya sebagai Ketua;
4)    Menjatuhkan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 1.
Pasal 6
Wewenang Ketua KAJI tidak tak terbatas
Pasal 7
Masa Jabatan
1)    Masa jabatan Ketua KAJI adalah [*] tahun kepengurusan;
2)    Ketua KAJI dapat dipilih/hanya dapat dipilih* untuk [*] periode kepengurusan
Pasal 8
Rangkap Jabatan
[ditentukan kemudian oleh diskusi anggota]

Bab IV

Keanggotaan
Anggota KAJI adalah:
1)    Anggota bidang Akademik/Peneliti yaitu seluruh anggota KAJI yang memiliki kompetensi akademis dan berprofesi dibidang akademik seperti peneliti, dosen, mahasiswa, dsb;
2)    Anggota bidang Praktisi yaitu seluruh anggota KAJI yang memiliki kompetensi akademis dan berprofesi dibidang praktis seperti praktik kedokteran, hukum, konsultan, dsb;
3)    Anggota bidang [*] yaitu seluruh anggota KAJI yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang yang berguna bagi Republik Indonesia dalam berhubungan dengan Kekaisaran Jepang


BAB V

Badan Kelengkapan
Pasal 10
Badan Kelengkapan adalah:
1)    Musyawarah Anggota;
2)    Musyawarah Istimewa Anggota;
3)    Rapat Kerja
Pasal 11
Musyawarah Anggota
1)    Musyawarah Anggota mempunyai tugas:
a.    Menetapkan Tata Tertib Musyawarah Anggota*;
b.    Meminta pertanggungjawaban Ketua KAJI;
c.    Menetapkan Anggaran Rumah Tangga KAJI;
d.    Memilih dan mengangkat Ketua KAJI;
2)    Musyawarah Anggota mempunyai wewenang:
a.    Menerima atau menolak pertanggungjawaban Ketua KAJI;
b.    Mengubah Anggaran Rumah Tangga KAJI;
c.    Menerima dan mengesahkan atau mencabut status keanggotaan KAJI;
d.    Memberikan rekomendasi program kerja;
e.    Musyawarah Anggota diadakan [*] kali dalam [*] tahun kepengurusan;
f.    Musyawarah Anggota dihadiri oleh anggota KAJI dan Peninjau.
Pasal 12
1)    Dalam keadaan memaksa dapat diadakan Musyawarah Istimewa Anggota yang disetujui oleh sekurang-kurangnya ½ (n) + 1* anggota yang ada.
2)    Yang dimaksud keadaan memaksa adalah:
a.    Ketua KAJI meninggal dunia;
b.    Ketua KAJI menderita sakit yang tidak memungkinkan ia untuk menjalankan tugasnya;
c.    Ketua KAJI tidak lagi menjadi anggota KAJI;
d.    Ketua KAJI melakukan kegiatan menyimpang dari:
i.    Hukum yang berlaku di Indonesia;
ii.    Anggaran Dasar KAJI
iii.    Anggaran Rumah Tangga KAJI;
iv.    Rekomendasi Musyawarah Anggota.
e.    Ketua KAJI karena sesuatu hal tidak dapat melakukan tugas sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu [*] bulan.
3)    Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan Ketua KAJI yang kemudian memiliki wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (2) di atas.
Pasal 13
Rapat Kerja
1)    Rapat Kerja diadakan sekurang-kurangnya [*] kali dalam [*] bulan.
2)    Rapat Kerja dihadiri oleh pengurus dan penanggung jawab kegiatan.
3)    Rapat Kerja mengikuti tata-cara pengambilan keputusan dalam Musyawarah Anggota.

BAB VI

Pendanaan
Pasal 14
1)    Pendanaan KAJI diperoleh dari:
a.    Iuran wajib anggota;
b.    Sumbangan yang tidak mengikat;
c.    Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KAJI;
2)    Iuran wajib anggota adalah Rp. [*], - per [*].

BAB VII

Sanksi
Pasal 15
1)    Sanksi diberikan kepada anggota KAJI yang melakukan penyimpangan terhadap:
a.    Hukum yang berlaku di Indonesia;
b.    Anggaran Dasar KAJI
c.    Anggaran Rumah Tangga KAJI;
d.    Rekomendasi Musyawarah Anggota.
2)    Pemberian sanksi yang berupa pencabutan jabatan terhadap Ketua KAJI dilakukan melalui ketetapan Musyawarah Istimewa Anggota.
3)    Anggota KAJI yang akan diberi sanksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan dalam Rapat Kerja atau Rapat yang khusus diadakan untuk itu.
4)    Pemberian sanksi kepada anggota KAJI atas tindakan sebagaimana telah di atus dalam pasal 15 ayat (1) dilakukan oleh Ketua KAJI, setelah melalui Rapat Kerja, secara tertulis.
5)    Sanksi yang diberikan secara tertulis oleh Ketua KAJI berupa:
a.    Teguran;
b.    Peringatan;
c.    Pencabutan keanggotaan.

Bab VIII

Aturan Perubahan
Pasal 16
1)    Usulan perubahan yang diajukan harus disetujui sekurang-kurangnya ½(n) + 1*.
2)    Putusan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya ½(n) + 1* anggota yang hadir.
Bab IX
Aturan Tambahan
Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan pelaksana.
Bab X
Penutup
Pasal 18
Aturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  : [*]
Pada Tanggal : [*]


PRESIDIUM

KETERANGAN:
[*]/* = Akan ditentukan kemudian/akan didiskusikan kemudian.

Anggaran Dasar (AD) KAJI [Draft]

  • Last Updated: Friday, 03 August 2012 06:05
  • Written by Administrator
  • Hits: 1322

PEMBUKAAN


Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur dan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang bertekad untuk memberikan kontribusi dan turut serta dalam pembangunan Republik Indonesia.
Bahwa kami sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan, bekerja, dan yang telah mendapatkan pengetahuan dari Kekaisaran Jepang sadar akan kewajiban kami sebagai generasi penerus yang berkewajiban untuk melanjutkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Kami sebagai alumni yang pernah menempuh pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan pengetahuan dari Kekaisaran Jepang sadar akan peran kami sebagai generasi penerus yang memiliki hak dan tanggung jawab kepada bangsa Indonesia dan bertekad untuk memberikan dharma bakti kami kepada Republik Indonesia demi turut serta dalam menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas kami memiliki keyakinan tujuan tersebut dapat tercapai dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dan dengan ini kami komunitas alumni Jepang Indonesia membentuk suatu organisasi kemasyarakatan yang bernama Komunitas Alumni Jepang Indonesia yang disingkat KAJI sebagai wadah bagi putra-putri Indonesia yang pernah mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan pengetahuan dari Kekaisaran Jepang untuk menyalurkan ide-ide, pengetahuan, dan kontribusi dalam bentuk apapun sebagai bentuk bakti kami untuk turut serta dalam pembangunan Republik Indonesia.
Bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, dan demi ketertiban serta keteraturan mekanisme organisasi, maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:

BAB I

Nama, Waktu dan Kedudukan
Pasal 1
1)    Organisasi ini bernama Komunitas Alumni Jepang Indonesia, disingkat sebagai KAJI.
2)    KAJI berdiri pada tanggal [*] di [*] dan dikembangkan menjadi organisasi kemasyarakatan pada tanggal [*], untuk waktu yang tidak ditentukan.
3)    Pusat organisasi KAJI berkedudukan di [*], Indonesia.

BAB II

Status, Kedaulatan dan Azas
Pasal 2
Status
KAJI adalah organisasi kemasyarakan yang mandiri, professional, mendukung cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang mempunyai hubungan dengan Kekaisaran Jepang dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan pembangunan Republik Indonesia
Pasal 3
Kedaulatan
Kedaulatan tertinggi KAJI ada pada musyarawah anggota.
Pasal 4
Azas
KAJI berazaskan [*]

BAB III

Tujuan, Usaha, Sifat dan Fungsi
Pasal 5
Tujuan
1)    KAJI bertujuan menggalang persatuan dan kesatuan untuk meningkatkan dan mengembangkan semangat pengabdian kepada organisasi, bangsa dan Negara sebagai wujud kepedulian cinta tanah air.
2)    KAJI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi yang dimiliki oleh Anggota KAJI sehingga dapat terbentuk cipta dan karya dalam semangat kebersamaan yang diabadikan untuk kesejahteraan anggota.
3)    Berkontribusi dan berbakti dalam pembangunan Republik Indonesia dengan segenap pengetahuan yang diperoleh dari Kekaisaran Jepang.
Pasal 6
Usaha
1)    Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya
2)    Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan dan kemajuan Republik Indonesia
3)    Berperan aktif dalam bidang apapun untuk meningkatkan hubungan Republik Indonesia dan Kekaisaran Jepang demi kemajuan bersama
4)    Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan angka (1) s.d. (3) dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan di Indonesia serta sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi
Pasal 7
Sifat
KAJI bersifat independen.
Pasal 8
Fungsi   
1)    KAJI sebagai organisasi berfungsi untuk menjembatani berbagai latar belakang pendidikan, sosial dan budaya dari segenap anggota KAJI untuk menjalin kerjasama yang serasi, seimbang, dan selaras dalam berkontribusi untuk pembangunan Republik Indonesia.
2)    KAJI berfungsi sebagai dinamisator, mediator, katalisator dan komunikator bagi anggota KAJI dan masyarakat dalam rangka turut serta untuk membangun Republik Indonesia.

BAB IV

Keanggotaan
Pasal 8
1)    Yang dapat menjadi anggota KAJI adalah siapapun yang pernah tinggal di Jepang, menempuh pendidikan dan pelatihan di Jepang, pernah belajar tentang Jepang dan bahasa Jepang, serta memiliki hubungan yang baik dengan Jepang.
2)    Anggota KAJI terdiri dari:
i.    Anggota Bagian Akademik/Peneliti
ii.    Anggota Bagian Praktisi
iii.    Anggota Bagian [*]

BAB V

Struktur Organisasi
Pasal 9
Kekuasaan
Kekuasaan KAJI dipegang oleh Musyawarah* Anggota KAJI
Pasal 10
Kepemimpinan
1)    Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus KAJI yang dipilih oleh Musyawarah Anggota KAJI
2)    Untuk membantu tugas Pengurus KAJI dibentuk Badan Pengurus*

BAB VI

KEUANGAN DAN HARTA BENDA
Pasal 11
Keuangan dan Harta benda
1)    Keuangan dan harta benda KAJI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan.
2)    Keuangan dan Harta benda KAJI diperoleh dari iuran dan sumbangan anggota, dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak berlawanan dengan azas dan sifat indenpendensi dari KAJI.

BAB VII

Lambang
Pasal 12
Lambang  KAJI adalah [*]

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 13
1)    Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Anggota KAJI yang berlangsung setiap [*] atau Musyawarah Anggota yang dibuat khusus untuk itu.
2)    Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Anggota KAJI atau ditentukan lain oleh forum
3)    Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB IX

PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 14
1)    KAJI hanya dapat dibubarkan dengan musyawarah nasional atau musyawarah yang diadakan khusus untuk itu.
2)    Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota atau ditentukan lain oleh forum
3)    Keputusan adalah sah apabila disetujui oleh 2/3 dari peserta yang hadir.

BAB X

Aturan Tambahan
Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KAJI

Pasal 17
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan   


Ditetapkan di: [*]
Pada tanggal: [*]
PRESIDIUM
KETERANGAN:
[*]/* = Akan ditentukan kemudian/akan didiskusikan kemudian.

Member Access

Main Menu

Public Area

Follow KAJI on Twitter

Follow us on Twitter